Percepatan Diversifikasi Pangan Nasional, BKP Alokasian Rp 64 M

Kepala Badan Ketahan Pangan, Dr. Ir. Achmad Suryana, MS (kiri). (Foto : Fira Nurfiani)

YOGYA (KRjogja.com) - Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementrian Pertanian, tahun 2010 ini mengalokasikan dana sebesar Rp 64 miliar dalam rangka mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantan ketahan pangan. Dengan dana tersebut dan program percepatan diversivikasi pangan diharapkan dapat tercapai pola kosumsi beragam, bergizi seimbang dan aman dengan target capaian menaikkan skor PPH menjadi 93,3 persen di tahun 2014 dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 74,7 persen.
"Selain itu pemerintah menargetkan konsumsi beras turun 1,5 persen per tahun yang dimbangi dengan peningkatkan konsumsi per kapita hasil-hasil ternak, ikan,umbi, buah-buahan dan sayuran," ujar Kepala Badan Ketahan Pangan, Dr. Ir. Achmad Suryana, MS yang ditemui dalam acara seminar 'Peranan Penyuluh dalam Menyukseskan Percepatan Diversifikasi Pangan untuk Mewujudkan Ketahan Pangan di Propinsi DIY' di Bangsal Mataram Kantor Bank Indonesia Yogyakarta, Jalan Senopati, Yogyakarta, Jumat (11/6).
Acmad mengatan, progam ini didukung dengan adanya konsumsi pangan secara nasional cukup baik dan masih tumbuh positif yang didukung dengan peningkatakn diversifikasi pangan. Konsumsi pangan didukung dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomer 22 Tahun 2009 tentang percepatan pangan dan ragam bibit untuk meningkatkan sumber daya alam lokal dan sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui kerjasama sinergis anatar pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Peraturan ini, tambahnya, sudah dilaksanakan di Jambi, Sematera Selatan, Lampung, Jwa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Alokasi anggaran untuk diversifikasi pangan secara nasional untuk tahun ini mencapai Rp 64 miliar dan tahun depan dialokasikan Rp 150 miliar secara nasional.
Langkah-langkah kongkritnya terkait dengan budaya masyakarakat yang berbeda-beda perlu ada sosialisasi, kampanye dan penyuluhan serta mengembangkan industri tepung-tepungan non beras dan terigu mulai tahun ini. "Saat ini konsumsi berlebih pada beras dan terigu yang tentunya berpengaruh pada devisa impor terigu yang sangat beras untuk itu konsumsi yang kurang seperti pangan hewani, kascang-kacangan, sayur dan buah serta umbi-umbian sangat penting," imbuhnya.
Dilihat dari komsumsi beras di masyarakat, Acmad mengemukanan, mencapai lebih dari 55 persen sisanya umbi-umbian dan bahan berkarbohidrat lain, padahal yang ideal untuk konsumsi pangan khusus beras seharusnya 40-45 persen. Hal ini dapat dilihat dari prosentase kenaikan beras yang saat ini mencapai 1,5 juta ton per tahun atau naik 1,3 persen yang didukung dengan penambahan jumlah penduduk berdasarkan angka kelahiran yang rata-rata tahun ini mencapai 3 juta jiwa.
Segala upaya ini merupakan kebijakan yang telah dirumuskan yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak khususnya bagi pemangku kepentingan yaitu stakholders baik pusat maupun daerah. Sangat diperlukan kesiapan dari seluruh komponen masyarakat berserta aparatur pemerintah baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan kapasitasnya dalam implementasi kebijakan yang telah diterapkan. (Fir)