PKS Tolak Referendum DIY

Tugu Yogyakarta (VIVAnews/Fauzan)Antique

VIVAnews - Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS) DPRD Provinsi DIY menegaskan menolak wacana referendum yang digulirkan Sri Sultan HB X untuk mengetahui keinginan rakyat Yogyakarta dalam jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY apakah dengan pemilihan ataupun penetapan.

Referendum Yogyakarta adalah preseden buruk dan awal dari disintegrasi bangsa

Yuniawan Wahyu Nugroho  (Antara/ Rosa Panggabean) VIVAnews - Yogyakarta pertama kali berstatus provinsi pada 5 September 1945, ketika Raja Ngayogyakarto Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono IX bersama Paku Alam VIII menyatakan bahwa Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamirkan Soekarno Hatta pada 17 Agustus 1945.

Komponen Sepeda Ala Yogyakarta

Suhendra - detikFinance

Foto: Hendra/detikFinance

Yogyakarta - Diam-diam kota gudeg Yogyakarta menyimpan potensi industri komponen produk sepeda sport. Industri kecil menengah (IKM) di wilayah yang juga mendapat julukan kota pelajar ini mulai melirik penciptaan nilai tambah dari industri pengolahan logam.

Adalah Bambang Cahyono salah satu IKM produsen komponen sepeda merek CMAXI di wilayah Nitikan, Umbulharjo sudah setahun terakhir membuat komponen sepeda sport untuk pasar after market. Hasilnya lumayan, menggembirakan, setidaknya sudah ada 47 komponen sepeda sport telah berhasil ia produksi.

Langkah Bambang tak terlepas dari peranan Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang dikembangkan oleh Disprindagkoptan Yogyakarta bersama kementerian perindustrian.

Melalui UPT tersebut Bambang bisa menyewa peralatan berteknologi tinggi tanpa harus membelinya, seperti alat uji kekuatan material dan lain-lain.

"Saya pilih komponen sepeda karena lebih menjanjikan, kalau komponen motor sudah jenuh," ujar Bambang saat ditemui di UPT Logam Disprindagkoptan Yogyakarta, akhir pekan ini.

Bambang menjelaskan beberapa tahun lalu ia hanya memproduksi kuali masak, namun dengan mempertimbangkan nilai tambah yang kecil, ia beralih menjadi produsen komponen sepeda.

"Kalau produksi kuali harga per kg Rp 30.000, tapi dengan dibuat bahan kuali itu jadi komponen sepeda nilai tambahnya semakin besar 1 ons Rp 22.000," imbuhnya.

Saat ini meski baru hanya beromset Rp 50 juta per bulan dengan produksi 1500 unit komponen per hari. Produk komponen sepeda sport CMAXI telah mampu menembus pasar after market komponen sepeda di Jakarta, Bandung, Denpasar dan lain-lain.

Ia optimis dengan pemasaran yang makin berkembang industri komponen sepeda sport asal Yogyakarta ini bakal terus diterima pasar. Apalagi harga dan kualitas yang ditawarkan cukup menjanjikan, misalnya komponen adaptor brake hanya dijual Rp 60.000 per unit.

"Dari harga komponen impor lebih murah sampai 20%," katanya.

(hen/epi)

Disperindagkop DIY Segera Tindaklanjuti Kenaikan Harga Sembako

Pedagang sayuran di Pasar Beringharjo Yogyakarta. Foto: Firha

YOGYA (KRjogja.com) - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) DIY sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Badan Ketahanan Pangan dan Bulog guna mengatasi kenaikan harga beberapa komoditas barang kebutuhan pokok seperti cabai, gula. Fluktuasi kenaikan harga belum bisa dipastikan untuk "diredam" mengingat komoditas yang mengalami kenaikan harga tersebut merupakan komoditas yang tergantung dengan musim.

"Meskipun persedian kebutuhan pokok cukup aman tetapi perlu disinergikan agar kenaikan harga tidak melonjak drastis. Pasalnya kenaikan harga-harga tersebut yang bersamaan dengan penerapan kebijakan permerintah akan memicu inflasi tinggi nantinya untuk itu Disperindagkop telah berkoordinasi dengan instasi terkait dalam mengambil langkah dan pemantauan harga," ungkap Kepala Disperindagkop DIY, RM Astungkoro saat dihubungi KRjogja.com, Kamis (15/7)

Astungkoro menambahkan saat ini dibeberapa daerah harga-harga sembako naik, hal ini juga terjadi di DIY namun kenaikan tersebut masih bisa dikendalikan dengan berkoordinasi dengan dinas-dinas yang menangani komoditas tersebut. Seperti kenaikan harga cabai rawit merah yang makin melambung, kini sudah mulai mengalami penurunan. "Kami tidak bisa melakukan Operasi Pasar (OP) untuk cabai dan komoditas lain selain gula dan beras karena itu sudah menjadi mekanisme pasar," katanya

Lebih lanjut Astungkoro mengungkapkan telah  berkomunikasi dengan daerah lain yang menjadi distributor kebutuhan pokok di DIY untuk mengatur mekanisme harga kembali agar harga tidak melambung tinggi. "Kenaikan harga sesuai mekanisme harga pasar, apabila permintaan konsumen meningkat sedangkan persedian barang terbatas otomatis harga akan naik, itu sudah hukum pasar jadi pemerintah tidak bisa menurunkannya, pemerintah hanya bisa mengendalikan beras melalui Bulog" imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop DIY, Ir. Surendro, ME mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir akan kenaikan harga ini karena masih dalam ambang batas kewajaran. Harga cabai saat ini juga sudah mulai turun untuk jenis cabai keriting dan cabai teropong, sementara harga cabai rawit merah memang masih tinggi karena permintaannya juga tinggi.

Sedangkan untuk kenaikan gula yang semula Rp.8.500 per kilogram kini sudah naik menjadi Rp.10.200 per kilogram, Surendro mengatakan hal ini dipengaruhi oleh beredarnya gula rafinasi dipasaran yang seharusnya diperuntukkan untuk kalangan industri. "Maraknya peredaran gula rafinasi ini sedang ditangani dan akan segera melakukan operasi pasar nantinya," ujarnya.

Mengenai kenaikan harga beras yang saat ini menjadi Rp.6 ribu perkilogram dari Rp.5 ribu per kilogram, Surendro mengatakan belum perlu dilakukan OP karena OP hanya akan dilakukan jika kenaikan harga beras lebih dari 15 persen. "Saat ini Bulog masih bisa mengantisipasinya karena kenaikan harga beras masih di bawah 10 persen," pungkasnya. (Fir)

Penetapan Ketua Umum PP Muhammadiyah Baru Akan Dilakukan Besok

Proses penghitungan suara calon anggota PP Muhammadiyah. Foto: Ardhi Wahdan

YOGYA (KRjogja.com) - Kendati 13 anggota PP Muhammadiyah periode 2010-2015 sudah terpilih, namun keputusan Ketua Umum baru akan dilaksanakan besok (7/7). Sebelumnya, panitia pemilihan (panlih) PP Muhammadiyah akan menetapkan 13 anggota terpilih terlebih dahulu.
Sekretaris panlih, Budi Setiawan menjelaskan, keputusan Ketua Umum diserahkan sepenuhnya oleh 13 pengurus PP Muhammadiyah.

"Hari ini agenda sidang masih melakukan pembahasan dalam sidang komisi. Untuk penetapan 13 nama terpilih akan kami lakukan besok pagi. Nah, nantinya setelah penetapan tersebut, mereka akan memusyawarahkan siapa yang layak untuk menjadi ketua umumnya," terangnya kepada KRjogja.com, Selasa (6/7) pagi.

Budi menambahkan, dari penghitungan suara hingga dini hari tadi, ada 4 nama baru yang masuk dalam 13 besar. Yakni Agung Danarto (Ketua PWM DIY), Syafiq A Mughni (Ketua PWM Jatim), Abdul Mu'ti (Sekretaris Majlis Dikdasmen PP Muh) dan Fatah Wibisono (Anggota Majelis Dikdasmen PP Muh).

"Sedangkan 2 PP Muhammadiyah periode lalu yang dicalonkan lagi namun tidak masuk 13 besar ialah Pak Fasich dan Pak Zamroni," imbuhnya.

Sementara total suara sebanyak 2223 surat, dengan surat suara sah sebanyak 2186 suara dan gugur sebanyak 37 suara. Berikut rekapitulasi hasil akhir perhitungan 13 besar di Gedung AR Fachrudin Unit B UMY :

1. Din Syamsuddin dengan 1915 suara
2. Muh Muqaddas dengan 1650 suara
3. A Malik Fadjar dengan 1562 suara
4. A Dahlan Rais dengan 1508 suara
5. Haedar Nashir dengan 1482 suara
6. Yunahar Ilyas dengan 1431 suara
7. Abdul Mu'thi dengan 1322 suara
8. Agung Danarto dengan 1034 suara
9. Syafiq A Mughni dengan 952 suara
10. Fatah Wibisono dengan 942 suara
11. M Goodwill Zubir dengan 931 suara
12. Bambang Sudibyo dengan 887 suara
13. Sukriyanto AR dengan 797 suara.

(Dhi)

Abad Kedua Mendatang, Muhammadiyah Komitmen Sebagai Gerakan Pencerahan

Sidang Pleno V Gabungan Muhammadiyah-Aisyiyah. Foto: Ardhi Wahdan

YOGYA (KRjogja.com) - Memasuki abad kedua mendatang, Muhammadiyah berkomitmen untuk menjadi gerakan pencerahan bagi umat. Hal ini disampaikan oleh Haedar Nashir mewakili pengurus PP Muhammadiyah dalam sidang pleno V gabungan dengan Aisyiyah di Sportorium UMY, Senin (5/7) malam.

Haedar menjelaskan, setidaknya ada 3 pandangan Islam menurut Muhammadiyah. Yakni Islam yang membebaskan, Islam yang memberdayakan dan Islam yang memajukan.  "Jadi, Muhammadiyah harus bisa merubah yang bodoh menjadi pintar, miskin menjadi mampu dan lain sebagainya. Itu adalah wujud dari Islam yang membebaskan. Kemudian, semangat Al-Mauun juga harus bisa diwujudkan dalam bentuk nyata. Seluruh insititusi Muhammadiyah harus bertujuan untuk bisa memberdayakan serta memajukan umat," papar Haedar di hadapan ribuan muktamirin.

Bentuk komitmen gerakan pencerahan tersebut, lanjut Haedar, akan diwujudkan dalam 5 hal pokok yang menjadi konsern pembahasan dalam muktamar kali ini. Yakni pernyataan pemikiran Muhammadiyah abad kedua, program kerja periode 2010-2015, revitalisasi cabang dan ranting, pengembangan kader dan anggota, serta Muhammadiyah dan isu-isu strategis.

"Dari dasar pemahaman mengenai Islam tersebut, akan menjadi landasan dalam menyusun program kerja. Sementara itu, persoalan-persoalan negeri ini juga tidak luput untuk menjadi perhatian bagi Muhammadiyah. Bagaimanapun, meski Muhammadiyah lebih dulu lahir dari negara, namun Muhammadiyah tidak bisa lepas dari negara," tegas Haedar.

Beberapa persoalan bangsa yang menjadi sorotan Muhammadiyah antara lain krisis kepemimpinan, kemiskinan yang hampir merata, politik negara yang kehilangan arah hingga persoalan tanah.

Selanjutnya, secara lebih rinci, pendalaman komitmen Muhammadiyah tersebut akan dibahas dalam sidang komisi mulai pagi (6/7) ini. (Dhi)

Para Calon Kuat Ketum Muhammadiyah Bersaing

YOGYA (KRjogja.com) - Din Syamsuddin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 di urutan teratas, diikuti Muhammad Muqodas, Malik Fadjar, dan Haedar Nashir pada pemilihan 13 anggota pimpinan pusat organisasi ini, di Yogyakarta, Senin (5/7) malam.

Sejak dimulai acara pemilihan anggota pimpinan pusat (PP) di Gedung Fahruddin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), kedudukan Din tidak tergoyahkan di urutan teratas bersama Muhammadi Muqodas, Malik Fadjar, dan Haedar Nashir.

Penghitungan suara pemilihan 13 anggota PP Muhammadiyah pada muktamar ke-46 atau Muktamar Satu Abad Muhammadiyah itu, disaksikan mantan ketua umum PP Muhammadiyah Syafii Ma arif, dan Ketua Panitia Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muktamar Muhammadiyah ke-46 Rosyad Shaleh.

Hingga berita ini diturunkan, ada 10 nama yang diperkirakan sudah masuk 13 anggota PP, yaitu selain Din, Muhammad Muqodas, dan Haedar Nashir, juga terdapat nama A Dahlan Rais, Abdul Mufti, Yuhanar Ilyas, Agung Danarta, Syafiq A Mugni, Fatah Wibisono, Marpuji Ali Agus Sukoco.

Din sudah mengantongi 649 suara, Moqodas 547, Malik Fajar 533, Haedar Nashir 462, dan A Dahlan Rais 455 suara. (Ant/Yan)

Puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Sultan Lepas Ribuan Ikan

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X saat melakukan pelepasan ikan. (Foto : Rani Dwi Lestari)

SLEMAN (KRjogja.com) - Gubernur DIY Sri Sultan HB X menegaskan, momentum puncak Hari Lingkungan Hidup sedunia hendaknya bisa digunakan untuk mengingat kembali bahwa kita hidup di bumi berdampingan dengan makhluk lain. Untuk itu, Sultan menghimbau agar manusia bisa menjaga kelangsungan lingkungan yang baik.
"Hari lingkungan hidup mengingatkan kembali kepada kita bahwa sumber daya alam yang kita miliki itu terbatas untuk menjamin kelangsungan kehidupan secara berkelanjutan. Padahal kita hidup berdampingan dengan spesies lain dalam satu planet. Sehingga mau tidak mau kita harus siap hidup berdampingan dan berbagi," ujar Sultan dalam Puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang digelar di Embung Tambakboyo, Sleman, Rabu (30/6).
Sultan kembali mengingatkan bahwa konsekuensi untuk berbagi lingkungan dengan makhluk lain harus diupayakan secara berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan alam. "Jika bumi kita dibiarkan berlarut tanpa ada yang mempedulikan maka generasi masa depan tidak akan memiliki jaminan untuk kelangsungan hidupnya," kata Sultan.
Sementara itu Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) DIY, Harnowati menyatakan, dalam rangkaian kegiatan hari lingkungan hidup, pihaknya telah melakukan berbagai upaya konkrit untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat khususnya di wilayah DIY.
"Diantaranya kami telah melakukan program hari bebas kendaraan bermotor untuk mengurangi emisi, kampanye penyadaran lingkungan hidup, kerja bakti massal, dan memberikan berbagai jenis penghargaan lingkungan hidup Waste Water Minimize (W2M) sebagai salah satu upaya untuk konservasi air tanah," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sleman, Sri Purnomo menambahkan, hari lingkungan hidup sedunia akan semakin memotivasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya di wilayah Sleman untuk mengetahui pentingnya lingkungan hidup.
"Kami telah melakukan berbagai upaya penyadaran lingkungan yakni dengan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat agar mereka memiliki kepedulian. Salah satu yang kita tempuh adalah memberikan motivasi dan sosialisasi termasuk menyalurkan dana stimulan untuk kelangsungan lingkungan yang baik," imbuhnya.
Pada acara tersebut Gubernur DIY juga berkesempatan melepas ratusan ekor ikan di Embung Tambakboyo serta menanam beberapa pohon langka di lokasi sekitar. Sultan juga menyerahkan secara simbolis beberapa bantuan alat biopori kepada masyarakat. (Ran)

Abu Bakar Baasyir Kasus Klaten, Mungkin Rekayasa Mungkin Juga Benar

Ustadz Abu Bakar Baasyir saat memberikan ceramah di Masjid Ar Rohmat, Ngampilan, Yogyakarta. (Foto : Ivan Aditya)

YOGYA (KRjogja.com) - Pemimpin Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Sukoharjo, Ustadz Abu Bakar Baasyir menyatakan, kasus penggerebekkan teroris di Klaten oleh tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri beberapa waktu lalu, memunculkan beberapa pertanyaan. Menurutnya, penggerebekkan tersebut bisa jadi memang benar, namun juga tidak menutup kemungkinan terdapat adanya rekayasa.
“Mengenai masalah di Klaten, saya tidak tahu. Mungkin itu rekayasa, mungkin itu benar. Kita tunggu perkembangannya,” kata Baasyir saat mengisi pengajian di Masjid Ar Rohmat, Ngampilan, Yogyakarta, Selasa (29/6) malam.
Namun menurut Baasyir, jika meruntut kasus-kasus penggerebekkan yang dilakukan tim khusus Mabes Polri ini, tindakan dalam memberantas terorisme sangat kental dengan adanya unsur rekayasa. Kasus-kasus penggerebekkan yang dilakukan, kebanyakan akan diakhiri dengan jatuhnya korban jiwa.
“Kemungkinan memang ada rekayasa yang tidak menghendaki adanya jihad, tidak menghendaki adanya hukum Islam. Maka ini menunjukan, tanpa dihadapi dengan jihad tidak akan bisa,” kata Baasyir lantang.
Menanggapi adanya penggerebekkan kasus terorisme yang dilakukan tim Densus 88, yang kebanyakan terjadi di kawasan Sukoharjo dan sekitarnya, sehingga memunculkan anggapan Baasyir masih memiliki peran terhadap terorisme, ustadz kharismatik ini pun angkat bicara. Menurutnya, ada beberapa pihak yang memang sengaja melakukan upaya untuk membentuk opini publik seolah-olah dirinya terkait dengan kasus terorisme.
“Semua kejadian-kejadian itu memang ada arahnya kepada saya. Persoalannya, bukan karena saya ngebom atau apa. Persoalannya, saya mengkritik sistem yang kafir dan syirik. Saya menghendaki negara menjadi tauhid,” ungkapnya.
Tak hanya itu saja, menurut Baasyir, segala gerak-geriknya selama beberapa tahun ini selalu diawasi oleh aparat Kepolisian, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tak hanya itu saja, bahkan kegiatan syiar agama pun sering mendapat halangan serta kendala.
“Memang betul, saat ini saya sedang diawasi. Pengajian saya di mana-mana diteror, Takmir Masjidnya, RT-nya, Lurahnya banyak yang gagal. Kalo Takmirnya tidak berani, ya gagal. Karena itu tadi persoalannya, saya menerangkan tauhid,” tandasnya. (Van)

Sering Diperkosa Ayah, Siswi SMK Minta Perlindungan Bu Idham

Jumat, 11 Juni 2010 21:16:00

IP saat menemui Bu Idham di rumah dinas Bupati Bantul. (Foto : Yusron Mustaqim)

BANTUL (KRjogja.com) - Seorang gadis berinisial IP (17) yang juga seorang atlet dayung nasional, pergi dari rumahnya di Kretek, Bantul dan pergi mengadu kepada Hj Sri Suryawidati di rumah dinas Bupati, Kamis (10/6) malam. Gadis ini terpaksa pergi dari rumahnya lantaran takut dimarahi orang tuanya karena dirinya sering diperkosa ayahnya sendiri sejak kelas 3 SMP sampai kelas 3 SMK di bawah ancaman.
Saat ini, IP masih shock dan menginap di Rumah Dinas Bupati Bantul. Didampingi Kabid Pemberdayaan Perempuan BKKPBKB Bantul, Drs Suprihastuti MM, korban IP langsung mengadukan masalahnya kepada Bupati Bantul terpilih ini.
“Baru-baru ini saya pulang malam karena ikut les dan tidak pacaran karena mau meneruskan kuliah. Tetapi ibu saya terus menuduh saya pacaran, lebih baik pergi dari rumah,” ujar IP kepada Bu Idham, Jumat (11/6).
Dalam pelariannya ini, gadis lulusan SMK negeri di Bantul ini tidur di pos Satpol PP di rumah dinas bupati. Kedatangan IP ke rumah dinas untuk meminta perlindungan agar tidak menjadi sasaran kemarahan orang tua. (Usa)

Herry Zudianto Resmikan Wahana Baru Taman Pintar

Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto mengangkat replika kelapa sawit. (Foto : Deny Hermawan)

YOGYA (KRjogja.com) - Walikota Yogyakarta Herry Zudianto meresmikan wahana baru di Taman Pintar, yakni zona agro kelapa sawit, Jumat (11/6). Zona ini merupakan sumbangan dari PT Astra Agro Lestari, salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terkemuka di Indonesia.
Walikota berharap, zona ini nantinya dapat meanbah pengetahuan pengunjung mengenai perkebunan dan pengolahan kepala sawit. Herry Zudianto merasa senang, karena makin banyak pihak yang mau mengisi konten-konten wahana Taman Pintar.
"Harapan saya, ada dewan-dewan penyantun taman pintar secara berkesinambungan, karena Taman Pintar ini sangat tergantung dunia swasta. Semoga Taman Pintar tetap bisa mengaktualisasikan nilai pendidikan Ki Hadjar Dewantata yang niteni, nirokke, lan nambahi," jelasnya.
Sementara, Presdir PT Astra Agro Lestari Tbk, Widya Wiryawan menjelaskan, pembukaan zona agro ini merupakan langkah positif mensosialisasikan peran strategis industri kelapa sawit terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, sektor kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang terbesar devisa negara, yang tiap tahunnya mencapai 2 miliar US dollar, atau lebih dari 114 triliun rupiah.
"Hampir setiap hari kita menggunakan produk-produk yang berbahan baku CPO. Sebagai produsen minyak sawit mentah atau CPO terbesar di dunia, sudah saatnya kita memperkenalkan industri kelapa sawit kepada masyarakat," terangnya.
Sementara itu, Kepala Taman Pintar, Edi Heri Suasana menjelaskan, luas zona agro ini sekitar 49 meter persegi. Menurutnya, seluruh isi peralatan di zona ini merupakan sumbangan PT Astra Agro Lestari.
"Untuk pemeliharaannya juga dari mereka, jadi tidak ada uang yang masuk ke kami. Dengan adanya zona ini, diharapkan ada wawasan yang lebih luas kepada pengunjung, terutama dalam bidang industri kelapa sawit," katanya.
Zona Agro ini dibagi menjadi dua bagian utama, yakni bagian dalam yang bernuansa kebun kelapa sawit dan bagian luar yang diisi dengan media interaktif. Memasuki ruang dalam, pengunjung dapat melihat replika pohon dan buah sawit, replika angkong (alat pengangkut sawit. red) dan replika burung hantu yang banyak terdapat di kebun sawit. Sedangkan melalui media interaktif, pengunjung dapat melihat video proses pembuatan kelapa sawit, pengirimannya, hingga melihat morfologi tanaman kelapa sawit. (Den)

PKL Jogja khawatirkan sertifikasi higienis

JOGJA: Kalangan Pedagang Kaki Lima (PKL) mengkhawatirkan rancangan Peraturan Walikota (Perwal) tentang Sertifikasi Higienis.

Sejumlah PKL mengaku, adanya ketentuan yang mewajibkan ketersediaannya air mengalir di lokasi usaha mereka akan menjadi hambatan.

Selain itu termasuk dengan adanya wajib lapor sampel makanan ke Dinas Kesehatan.

"Sebenarnya kami setuju dengan rencana aturan tersebut, tapi juga harus ada solusi dari Pemkot, misalnya dengan menyediakan sarana kran dengan PDAM,” ujar Ketua Koperasi Persatuan Pedagang Kaki Lima Yogyakarta (PPKL-Y), Wawan S, kepada Harian Jogja, Jumat (11/6).

Ia menegaskan, setiap pedagang anggota PPPKL-Y sudah menerapkan tiga kali pencucian dalam tiga bak berbeda, sehingga kebersihan juga sudah baik.

Pihaknya kini terus menunggu bagaimana respon dari Pemkot untuk menyediakan fasilitas tersebut.

“Pembahasan sejak 2009. Sudah ada pertemua sekitar tiga kali dengan PKL, kami menunggu sekarang,” kata Eko Mahardi, Anggota Badan Pengawas PPKL-Y. Terkait kewajiban melapor sampel produk makanan berkala, pedagang beranggapan hal tersebut seharusnya menjadi kewajiban dinas terkait untuk mendatangi, dan bukannya PKL yang harus datang.

Kalangan PKL juga berharap adanya tindakan tegas dan jelas bagi pelanggaran yang dilakukan oknum PKL.

Mereka khawatir hal tersebut akan berdampak ke pedagang lain yang tidak melakukan.(Harian Jogja/Galih Kurniawan) 

sumber: harianjogja.com

Sultan enggan intervensi

JOGJA: Keinginan Pertamina agar pemerintah daerah ikut mengawasi distrubusi dan harga gas 3 kg sebagai antisipasi kelangkaan bertepuk sebelah tangan. Pasalnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hameng ku Buwono X mengaku enggan melaksanakan keinginan Pertamina tersebut.

”Campur tangan tidak bisa. Dalam arti, produk yang dihasilkan itu kan produk Pertamina. Kecuali kita diajak bicara bagaimana sistem distribusi sejak awal. Jangan ketika ada masalah baru bicara, kan gitu,“ tegas Sultan kepada wartawan di Kompleks Kepatihan, Kamis (10/6).

Sebelumnya, Pertamina lewat Asisten Manajer Eksternal Pertamina Unit Pemasaran IV Jateng-DIY Heppy Wulansari meminta agar pemda ikut mengawasi harga elpiji di tingkat eceran menyusul kenaikan harga elpiji. (Harian Jogja 10/6).

“Saya tidak bisa berkomentar banyak. Harapan saya, sekarang ini pemerintah dapat mengarahkan bagaimana caranya masyarakat menggunakan tabung gas. Saya harap pemerintah dapat memenuhi,” jelas Sultan. Sultan juga mengaku tidak mengetahui akar permasalahan persoalan ini.

“Mereka [Pertamina] seharusnya yang tahu persis apakah kapasitas produk elpiji itu sudah sesuai dengan permintaan, apakah termakan isu tabung yang dipalsukan atau terhambat proses distribusi. Saya tidak tahu persis,“ terangnya.

Apapun penyebabnya, Sultan berharap pemerintah segera menemukan jalan keluar. Jangan sampai karena kesulitan mendapatkan tabung gas elpiji, masyarakat kembali menebang pohon dan memakai kayu sebagai alternatif memasak.

Pantau Di Sleman, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) mulai memantau peredaran gas. Sebab, dikhawatirkan dampak dari rayonisasi, akan ada agen yang menjual ke luar Sleman.

Kepala Disperindagkop Sleman Pranowo mengatakan sejak terjadi kebijakan pembatasan, pihaknya bekerjasama dengan Dinas ESDM menantau sejumlah agen elpiji di Sleman. “Kami mulai memonitoring ke lapangan, untuk mengawasi peredaran gas elpiji 3kg tersebut,” kata Pranowo.

Pihaknya memantau di 13 agen resmi Pertamina yang ada di Sleman. Berdasarkan pantauan, harga eceran di pangkalan mencapai Rp13.500–Rp14.000. Sejak adanya rayonisasi Sleman memperoleh jatah 15.000 tabung per hari untuk 13 agen.

“Nanti pembagiannya tidak pukul rata, besar kecilnya jatah tabung gas di agen itu berdasar omzet dari masing-masing agen,” jelas dia. Pembatasan Di Bantul, setelah rayonisasi, kuota gas bagi pengecer akan dibatasi.

Adapun, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi (Disperindakop) Bantul akan memperketat pengawasan distribusi gas elpiji, guna mengantisipasi penimbunan. Kasie Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Pemkab Bantul, Arkansyah mengatakan pangkalan dan pengecer harus mengantongi izin dari Hiswana maupun Pertamina setelah rayonisasi diberlakukan.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penjualan bebas dan penimbunan. Menurutnya, belum ditetapkannya kuota membuat pangkalan dan pengecer leluasa menjual gas elpiji 3 Kg. Harga gas elpiji berkisar Rp14.000 hingga Rp15.000 di tingkat pengecer.

Sementara, sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yang diberlakukan 25 Maret, harga gas elpiji sebesar Rp12.000 di tingkat agen dan Rp12.750 di tingkat pangkalan.

“Kami belum punya data resmi pangkalan yang ada di Bantul. Mereka masih menjual bebas karena belum diberlakukan rayonisasi,” imbuh dia. Sementara, kelangkaan elpiji di sejumlah wilayah mem buat pangkalan di Bantul ku walahan. Pasalnya, sejumlah warga Gunungkidul membeli gas dari sejumlah pengecer di Kecamatan Dlingo.

Pertamina belum menentukan kuota gas elpiji untuk Bantul karena proses pendataan. Pertamina beberapa waktu lalu memberlakukan konversi minyak tanah ke gas 3 Kg. Bantul mendapat jatah kuota sebanyak 150.000 tabung. Sedangkan jumlah agen sebanyak tujuh dan dua pengisian SPBE (Manding dan di Jalan Wonosari, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan).

Peminjaman Terpisah, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) mengatakan penertiban pangkalan gas elpiji ‘nakal’ merupakan kewenangan dari pemda. “Jadi yang bisa melakukan razia hanya pemda, terkait hal-hal yang bersifat teknis seperti misalnya perizinan,” kata Wakil Ketua Hiswana Migas DIY, Siswanto.

Siswanto menambahkan, keberadaan Hiswana Migas dalam team monitoring hanya menjaga komitmen antara pangkalan dengan agen. “Sementara keberadaan kami dalam satgas hanya untuk menjaga komitmen,” ujarnya.

Menurut Siswanto saat ini ada 2.500 pangkalan telah mengantungi izin yang merupakan bekas pangkalan minyak tanah. “Itu adalah bekas pangkalan minyak tanah bersubsidi, dalam keputusan presiden izin antara pangkalan gas dan minyak tanah sama. Jadi mereka sudah punya izin,” tuturnya.

Siswanto menambahkan pihaknya siap meminjamkan tabung kepada pangkalan yang tidak memiliki tabung minimal 50. hal ini terkait adanya ketentuan pangkalan boleh membeli dari agen minimal 50 tabung.

“Kami siap meminjamkan tabung, namun seiring waktu tabung tersebut harus dibeli, untuk meringankannya dapat diangsur,” ungkapnya. (OTO/DAS/EDI/SIM/TIA)
sumber: harianjogja.com

Tangis histeris sambut kedatangan jenazah Rukino

KULONPROGO: Kedatangan jenazah Rukino (27) tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Depok Sukoreno, Sentolo, Kulonprogo Jumat (11/6) yang tewas di Malaysia disambut tangis histeris keluarganya, terutama dari san istri Ayu Purwasih (21).
Meski sebelumnya telah menyatakan siap menyambut kedatangan alamarhum suaminya, namun saat melihat peti mati Rukino diturunkan dari ambulans, Ayu Purwasih seketika lunglai dan nyaris pingsan.
Perempuan yang tengah mengandung anak pertamanya berusia enam bulan itupun segera dipapah keluarganya untuk ditenangkan.
Keadaan serupa juga terjadi pada ibu korban, Rubiyem (65). Ibu dari tiga orang anak itu tak henti menangis keras dan meronta memaksa untuk melihat jenazah anak bungsunya diturunkan dari mobil ambulans.
Jenazah Rukino tiba di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta sekitar pukul 11.00 WIB dengan mobil ambulans dari Puskesmas Sentolo.
Kepulangan jenazah diantar rekan kerjanya, Mardiyana (30) dan baru sampai di kampung halamannya pukul 12.00 WIB.
Selain hadir sejumlah pejabat dari Pemkab dan anggota Komisi IV DPRD Kulonprogo, prosesi pemakaman Rukino juga dihadiri petugas dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI).(Harian Jogja/Pribadi Wicaksono)

Ratusan warga Sentolo berebut minyak tumpah

Jum'at, 11 Juni 2010 13:51:51

KULONPROGO: Sebuah truk asal Ciamis Jawa Barat yang membawa sedikitnya 14 ton minyak mentah bahan dasar minyak goreng terguling di Jalan Raya Jogja-Wates Jumat (11/6).

Lokasi kejadian tepatnya berada di di depan kantor Koramil 7 Ngeplang Sentolo, Kulonprogo.

Ratusan warga di sekitar lokasi pun segera berhamburan berburu minyak mentah di sekitar truk itu dengan berbagai peralatan seperti ember dan galon.

Supir truk, Hapip Widayat (42) mengatakan musibah yang dialaminya disebabkan karena dirinya merasa sangat mengantuk.

Hapip mengaku tidak mengetahui ada belokan tajam dan jalanan yang menanjak.

"Saya tidak apa-apa, hanya masih merasa lemas dan bingung karena minyaknya tumpah dan malah menjadi rebutan massa,” katanya.(Harian Jogja/Pribadi Wicaksono)

RPJMD harus responsif gender

sumber: harianjogja.com

JOGJA: Dalam upaya mengubah image Kabupaten Gunungkidul yang identik dengan komoditas penyalur pembantu rumah tangga (PRT)dan tanah gersang, Pemkab kini tengah menyusun RPJMD yang responsif gender.

“RPJMD adalah dokumen yang perlu dicermati muatannya agar lebih baik, misalnya bagaimana agar RPJMD itu lebih responsif pada gender sehingga mampu mengakomodasi kepentingan laki-laki dan perempuan secara proporsional,” kata Direktur Institute for Development and Economic Analysis (Idea) Jogja, Wasingatu Zakiyah, saat mengisi worksop.

Idea bersama Pemkab Gunungkidul mengadakan workshop dalam upaya menyempurnakan draf RPJMD 2010-2015. Kegiatan dilaksanakan sejak Rabu-Kamis (9-10/6) bertempat di Hotel Jayakarta, Jogja dan melibatkan anggota DPRD, dan LSM.

Menurut Wasingatu landasan RPJMD ada dalam UUD 45, UU No. 7/1984 tentang konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, juga Permendagri No. 15/2008, pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan bahwa penyusunan kebijakan, program dan kegiatan harus dilakukan melalui analisis gender.

Ia menambahkan, bentuk RPJMD paling tidak mencakup dua hal, pertama strukturnya yaitu permasalahan kesenjangan gender di akui dan dituangkan dalam RPJMD. “Kedua, prosesnya, yaitu penyusunan rancangan draft melibatkan multipihak, membuka partisipasi kelompok serta memastikan aspek kesenjangan gender terbahas dalam rapat di DPRD.”

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Bappeda Gunungkidul, Priyanto Madyo menjelaskan draf RPJMD masih perlu dikritisi.(M Fikri AR)

Kebijakan Bantul selanjutnya, Ida manut Idham

BANTUL: Calon Bupati terpilih Kabupaten Bantul periode 2010-2014 Sri Suryawidati  (Ida Samawi) memastikan tidak akan memunculkan terobosan atau inovasi baru terkait kebijakan lima tahun ke depan.

Ida menyebut kebijakan akan seragam dengan Bupati periode sebelumnya, Idham Samawi. Salah satu kebijakan yang dipertahankan adalah larangan pendirian mall.

Pandangan sejumlah kalangan yang meragukan kemampuan Sri Suryawidati ditanggapi biasa.

Dia mengatakan belum memikirkan terobosan atau inovasi terkait kebijakan yang akan digulirkan lima tahun mendatang, dengan alasan akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan suaminya, Idham Samawi.

"Saya akan tetap meneruskan program Pak Idham karena majunya saya sebagai bupati juga berawal dari Pak Idham. Kalau tidak melanjutkan, nanti banyak masyarakat yang kecewa,” kata dia saat ditemui di Rumah
Dinas Bupati Bantul, Jum'at (11/6).

Mengikuti bupati sebelumnya, Ida memastikan menutup peluang investor mendirikan mall dengan alasan melindungi pedagang pasar tradisional.(Harian Jogja/Shinta Maharani)

DPRD Kota Yogyakarta Segera Sahkan Raperda Jamkesta

YOGYA (KRjogja.com) - Akhir bulan Juni ini, DPRD Kota Yogyakarta akan mengesahkan rancangan peraturan daerah (raperda) Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta). Saat ini, raperda tersebut masih memasuki pembahasan akhir.

"Konsinyering diperkirakan sampai tanggal 16 Juni, untuk membahas beberapa hal, diantaranya masalah premi. Untuk sementara ini, premi yang ditetapkan Rp 10.000, dimana Rp 5.000 disubsidi dari PBD dan sisanya dari masyarakat," Agung di kantornya, Jumat (11/6).

Ditambahkannya, hal pokok yang perlu dibaahs mengenai raperda tersebut, selain masalah teknis besaran premi, juga mengenai kepastian hak dan kewajiban, baik dari penyelenggara Jamkesta, maupun dari peserta atau masyarakat. Menurutnya, jangan sampai terjadi pencideraan hak dan kewajiban antar penyelenggara dan peserta.

"Karena itu, pembahasannya lama. Pada triwulan kedua ini target kami membahas tiga raperda tidak terpenuhi, hanya dua, yakni raperda jamkesta dan raperda penyelengagraan pariwisata. Ini karena untuk pembahasan raperda jamkesta harus hati-ahti, karena bersentuhan dengan individu," ujarnya.

Agung meneruskan, setelah selesai dilakukan konsinyering, raperda tersebut akan diserahkan ke pimpinan dewan. Baru setelah itu, Badan Musyawarah DPRD Kota Yogyakarta akan menentukan, kapan dilaksanakan rapat paripurna untuk mengesahkan raperda tersebut menjadi perda. "Kalau pemberlakuanya, sekitar enam bulan sesudah perda tersebut disahkan, berarti kemungkinan awal 2011," imbuhnya. (Den)

Percepatan Diversifikasi Pangan Nasional, BKP Alokasian Rp 64 M

Kepala Badan Ketahan Pangan, Dr. Ir. Achmad Suryana, MS (kiri). (Foto : Fira Nurfiani)

YOGYA (KRjogja.com) - Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementrian Pertanian, tahun 2010 ini mengalokasikan dana sebesar Rp 64 miliar dalam rangka mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantan ketahan pangan. Dengan dana tersebut dan program percepatan diversivikasi pangan diharapkan dapat tercapai pola kosumsi beragam, bergizi seimbang dan aman dengan target capaian menaikkan skor PPH menjadi 93,3 persen di tahun 2014 dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 74,7 persen.
"Selain itu pemerintah menargetkan konsumsi beras turun 1,5 persen per tahun yang dimbangi dengan peningkatkan konsumsi per kapita hasil-hasil ternak, ikan,umbi, buah-buahan dan sayuran," ujar Kepala Badan Ketahan Pangan, Dr. Ir. Achmad Suryana, MS yang ditemui dalam acara seminar 'Peranan Penyuluh dalam Menyukseskan Percepatan Diversifikasi Pangan untuk Mewujudkan Ketahan Pangan di Propinsi DIY' di Bangsal Mataram Kantor Bank Indonesia Yogyakarta, Jalan Senopati, Yogyakarta, Jumat (11/6).
Acmad mengatan, progam ini didukung dengan adanya konsumsi pangan secara nasional cukup baik dan masih tumbuh positif yang didukung dengan peningkatakn diversifikasi pangan. Konsumsi pangan didukung dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomer 22 Tahun 2009 tentang percepatan pangan dan ragam bibit untuk meningkatkan sumber daya alam lokal dan sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui kerjasama sinergis anatar pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Peraturan ini, tambahnya, sudah dilaksanakan di Jambi, Sematera Selatan, Lampung, Jwa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Alokasi anggaran untuk diversifikasi pangan secara nasional untuk tahun ini mencapai Rp 64 miliar dan tahun depan dialokasikan Rp 150 miliar secara nasional.
Langkah-langkah kongkritnya terkait dengan budaya masyakarakat yang berbeda-beda perlu ada sosialisasi, kampanye dan penyuluhan serta mengembangkan industri tepung-tepungan non beras dan terigu mulai tahun ini. "Saat ini konsumsi berlebih pada beras dan terigu yang tentunya berpengaruh pada devisa impor terigu yang sangat beras untuk itu konsumsi yang kurang seperti pangan hewani, kascang-kacangan, sayur dan buah serta umbi-umbian sangat penting," imbuhnya.
Dilihat dari komsumsi beras di masyarakat, Acmad mengemukanan, mencapai lebih dari 55 persen sisanya umbi-umbian dan bahan berkarbohidrat lain, padahal yang ideal untuk konsumsi pangan khusus beras seharusnya 40-45 persen. Hal ini dapat dilihat dari prosentase kenaikan beras yang saat ini mencapai 1,5 juta ton per tahun atau naik 1,3 persen yang didukung dengan penambahan jumlah penduduk berdasarkan angka kelahiran yang rata-rata tahun ini mencapai 3 juta jiwa.
Segala upaya ini merupakan kebijakan yang telah dirumuskan yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak khususnya bagi pemangku kepentingan yaitu stakholders baik pusat maupun daerah. Sangat diperlukan kesiapan dari seluruh komponen masyarakat berserta aparatur pemerintah baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan kapasitasnya dalam implementasi kebijakan yang telah diterapkan. (Fir)

FKY XXII Diharap Mampu Dongkrak Kunjungan Wisatawan

Suasana FKY XXII di Benteng Vredeburg Yogyakarta. (Foto : Fira Nurfiani)

YOGYA (KRjogja.com) - Gelaran Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) ke-22 selama satu bulan penuh yang berlangsung sejak 7 Juni hingga 7 Juli 2010 mendatang disambut baik oleh para pelaku industri pariwisata di Yogyakarta. Even tahunan ini pun nantinya diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Yogyakarta.
Sekretaris Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta (BP2KY), Deddy Pranowo Eryono yang mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik gelaran FKY ini. Sebagai badan yang bergerak di bidang promosi, pihaknya pun secara tidak langsung terpanggil untuk turut mempromosikan even ini para wisatawan khususnya dari luar Yogyakarta.
"Kehadiran FKY sangat penting dalam menunjang Yogyakarta sebagai destinasi wisata. Kreativitas yang ditampilkan dalam FKY menjadi daya tarik sendiri bagi para wisatawan untuk datang dan menikmatinya," ujarnya di Yogyakarta saat dihubungi KRjogja.com, Jumat (11/6).
Namun, Deddy mengeluhkan dari sisi materi promosi seperti leaflet atau flyer yang berisi kegiatan FKY pihaknya belum mendapatkannya. Padahal media ini menjadi satu hal yang penting dalam berpromosi. "Meski begitu, kami sudah mempromosikannya dengan alat dan materi apa adanya," tuturnya.
Deddy berpendapat hal seperti inilah yang masih menjadi kendala selama ini dikarenakan koordinasi yang kurang. Seperti yang terjadi pada pengalaman sebelumnya yang juga memiliki penyakit yang sama.
"Kami BP2KY memang secara langsung tidak terlibat dalam kegiatan ini meski seharusnya terlibat, tapi sebagai badan promosi kami tetap berkewajiban ikut mempromosikannya untuk kemajuan pariwisata Yogyakarta," tandasnya.
Dirinya berharap, FKY yang sudah berjalan dengan baik harus dibarengi juga dengan sinergitas antar stakeholder pariwisata sehingga Yogyakarta akan makin dilirik oleh wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
Dihubungi terpisah, Ketua Asosiasi Perjalanan Wisata (ASITA) DIY, Edwin Ismedi Himna menambahkan sebenarnya even ini menjadi point penting untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Yogyakarta "Akan tetapi, dari sisi promosi kami belum bisa berbuat banyak karena secara langsung kami tidak dilibatkan sehingga tidak mengetahui secara keseluruhan dari agenda FKY tersebut," ungkapnya.
Menurutnya, even pestanya para seniman Yogyakarta ini bisa masuk ke dalam paket-paket wisata yang dikreasikan oleh para travel agen di Yogyakarta "Para wisatawan khususnya asing sangat tertarik dengan even-even seperti ini dan kami di travel agen bisa membuatkan paket-paketnya sehingga para wisatawan dapat betah berwisata di Yogyakarta," pungkasnya. (Fir)