Friday, October 8, 2010

Komisi VIII DPR Sebaiknya Tinjau Banjir ke Wasior, Bukan ke AS


Jakarta - Rencana perjalanan studi banding anggota Komisi VIII DPR ke Amerika Serikat besok sebaiknya dibatalkan. Sebab, masih banyak pekerjaan yang harus ditangani para legislator yang membidangi masalah sosial itu di negerinya sendiri, seperti banjir bandang di Kota Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.

"Ini ada urusan di dalam negeri yang menyangkut hidup matinya orang, kok malah pengin ke luar negeri. Itu sebaiknya dibatalkan dan sebaiknya mereka datang ke Papua," kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, saat dihubungi detikcom, Jumat (8/10/2010).


Data yang diterima detikcom dari posko Palang Merah Indonesia (PMI) Distrik Wasior pukul 06.15 WIB tadi , menyebutkan korban tewas banjir bandang sudah mencapaii 95 jiwa. Sementara 1.061 warga yang mengalami luka-luka dan 76 orang dinyatakan masih hilang.

Sebastian mengatakan, jika para wakil rakyat itu tidak membatalkan rencana studi bandingnya ke AS, mereka berarti benar-benar sudah kehilangan sensitivitas terhadap masalah-masalah mendasar di masyarakat. "Kalau sampai berangkat, mereka memang nggak tahu diri betul," kata Sebastian.

Sementara itu, peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri, rencana studi banding yang sudah direncanakan dan dianggarkan di waktu lalu, tidak bisa menjadi alasan anggota DPR untuk tidak membatalkannya. Ia mengatakan, studi banding hanyalah satu dari sekian banyak metode dalam penyusunan undang-undang.

"Studi banding itu hanya alat bantu," katanya.

Seperti diberitakan, sebanyak 13 anggota Komisi VIII DPR akan mengikuti kunjungan kerja ini. Anggota DPR akan berada di negara Paman Sam selama 10 hari, dari tanggal  9-16 Oktober 2010. Semua perwakilan fraksi di Komisi VIII DPR akan mengikuti kunjungan ini. Sebilan Kapoksi plus empat orang pimpinan Komisi tercantum dalam daftar keberangkatan yang disiapkan Setjen DPR.

Agenda kunjungan kerja tersebut adalah menggali informasi terkait coorporate social responbility (CSR)/social security, perlindungan anak gender, dan praktek multi-pluralitas di AS. Hal ini diklaim akan digunakan sebagai bahan bagi Komisi VIII untuk mengoptimalkan kinerjanya.
(lrn/irw)

Baca Juga :detiknews.com

No comments:

Post a Comment